Misi Balas Dendam PSSI (LPI)

Lebih dari dua dekade, tim nasional Indonesia tidak lagi mengecap gelar juara di ajang kompetitif. Trofi terakhir yang ada di lemari PSSI berasal dari medali emas cabang sepakbola SEA Games .

Dalam dua dekade kegagalan itu, sepakbola Indonesia justru dipenuhi oleh aneka carut-marut manajemen. Mulai dari penggabungan kompetisi semi pro dan profesional yang tidak disertai dengan studi kelayakan hingga tatanan pembinaan sepakbola yang tak jelas.

TAK berlebihan jika makin banyak orang nyeletuk begini: urusan PSSI sama rumit dengan urusan negara. Problem bukan menyusut, melainkan malah menumpuk.

Ketika di tingkat negara Presiden Susilo 'SBY' Bambang Yudhoyono tampak gagap memproses reshufle kabinetnya dengan hasil yang akhirnya juga dicibir, PSSI di bawah kendali Djohar Arifin Husin pun begitu di hampir setiap langkahnya.


Di lingkup yang jauh lebih kecil, yakni dalam urusan sepakbola, tercermin pula keadaan yang tidak membaik itu. PSSI yang katanya harus direvolusi dan itu sudah terpenuhi lewat KLB 9 Juli 2011 di Solo, bukan saja tak lebih baik dari PSSI sebelumnya, tapi malah kian runyam dan tenggalam dalam banyak problem.

Tak ubahnya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pimpinan SBY yang kian gemuk dan kian tidak taktis cara kerjanya, kelemahan mendasar seperti itu pula yang ditunjukkan Djohar dan pasukan reformasinya di PSSI kini.

Cara yang ditempuh PSSI setiap hendak menyelesaikan masalah kerap justru menimbulkan masalah baru. Dari sebegitu banyak masalah yang coba diurus sepanjang empat bulan kepemimpinan Djohar, belum ada yang bisa diberesi. Masalah justru melebar, kisruh, dan berbuntut. Ironis.

Lihat saja bagaimana PSSI menihilkan arti sebuah kontrak kerja dalam kasus Alfred Riedl dan antv. Riedl disingkirkan begitu saja saat sedang bekerja mengasah timnas Pra Piala Dunia 2014. Nasib serupa menimpa antv sebagai pemegang kontrak 10 tahun hak siar kompetisi tertinggi nasional.

Riedl digantikan Wim Rijsbergen yang sama sekali tak terbukti lebih becus. Timnas Indonesia tiga kalah dan (hampir) pasti gagal ke putaran 4. Sedangkan fungsi antv dialihkan ke MNC Grup dengan tiga stasiun teve nasionalnya. Mutu siaran memang oke, tapi di balik itu ada pihak yang tertindas.

Kinerja PSSI dengan segenap perangkat kerjanya yang tidak clear juga menambah puyeng sejumlah pengelola klub.

Alih-alih memverifikasi kontestan jelang kompetisi musim 2011/2012, ujungnya malah konflik yang kian meruncing di internal Arema Indonesia, Persebaya Surabaya, dan yang terparah menimpa Persija Jakarta.

Itu karena PSSI dan perangkat kerjanya, termasuk Komite Eksekutif (Exco) yang belakangan terbelah-belah, menunjuk pihak yang dinilai sah sebagai pengelola klub condong berdasarkan selera, kedekatan atau kepentingan tertentu.

Tak kalah konyol adalah keputusan mengangkat Saleh Ismail Mukadar sebagai Deputi Sekjen Bidang Kompetisi PSSI. Konyol, karena saat diangkat Saleh masih dalam status diskors.

Saleh terkena sanksi tiga tahun tak boleh aktif mengurusi sepakbola dari Komisi Disiplin PSSI yang berlaku per 24 September 2010. Artinya, sanksi atas diri Saleh mestinya baru berakhir 24 September 2013. Selain itu, status Saleh juga bermasalah di Pengprov PSSI Jatim. PSSI seolah tutup mata terhadap semua itu.

Cukup? Belum. Di saat vital dan krusial jelang bergulirnya kompetisi yang awalya hendak dimulai per 8 Oktober 2011, PSSI di tangan Djohar dkk malah kian gegabah. Kian kentara tak bisa bekerja lebih baik dari kabinet sebelumnya.

PSSI kabinet reformasi kian masa bodoh dengan aturan main dan kesepakatan yang dicapai dalam kongres yang punya kekuatan hukum dari sisi etika. Dan, kian mempertegas keberadaannya di balik maksud-maksud tertentu yang selama ini digunjingkan.

Semua itu dengan mudah ditangkap siapapun yang masih kritis dan berniat murni menyehatkan sepakbola nasional. Sebab, PSSI dengan gagah dan penuh percaya diri memplot kontestan kompetisi utama dari 18 jadi 24. Yang enam adalah 'titipan' dari Liga Primer Indonesia (LPI).

Parahnya, dua di antara enam klub yang dipaksakan masuk itu juga mengusung status terhukum akibat membelot ke LPI ketika PSSI masih dipimpin Nurdin Halid. Sanksi terhadap PSM Makassar dan Persibo Bojonegoro dijatuhkan dalam Kongkres Bali. Jika ingin dianulir, sesuai statuta, mestinya ya lewat kongres pula.

Kompetisi yang semula dinamai Liga Prima Indonesia, lalu direvisi jadi Indonesia Premier League (IPL) dan akan berjalan di bawah kendali PT Liga Prima (LPI) Sportindo itu akhirnya bisa berjalan, namun dengan kualitas dan mutu seadanya.

Bagaimana pun nantinya IPL itu dijalankan, dari kerumitan soal kompetisi ini saja PSSI lagi-lagi memang terkesan belum puas melampiaskan misi babat alas terhadap apapun sisa kerja PSSI era sebelumnya.Itu, tak pelak, malah membuat PSSI kabinet reformasi tertatih-tatih, penuh blunder, dan akhirnya terjebak dalam kebingungan.Itu terlihat dari banyak hal. Ya, hal yang tadinya jalan dan sederhana, di tangan kepengurusan yang sekarang malah buntu dan jadi ribet. Deadlock soal kompetisi adalah fakta paling mencolok.

Bayangkan jika IPL jalan dengan pemaksaan diikuti 24 klub, jadwal panjangnya pasti bakal menabrak kalender internasional. Setiap klub juga mumet memikirkan risiko dari jadwal superketat dan bertumpukan.

Jadi, selepas melewati 100 hari kerja kabinet Djohar dkk, PSSI memang seperti mencerminkan KIB. Serba tumpul dan rumit di tengah masalah yang kian menumpuk. Sama sekali belum ada buah karya yang lebih baik dibandingkan seburuk-buruknya kabinet sebelumnya.

Kepengurusan PSSI makin keluar jalur. Tanpa alasan, terlihat dari pencekalan sepihak 27 Pengprov PSSI dibekukan. FPP pun besikap. Senin (5/3) mereka menghadap KONI dan Mennegpora.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Forum Pengprov PSSI (FPP) menggelar rapat yang bertujuan Suntuk memastikan gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) berjalan sukses, FPP pun membahas sikap dan berbagai keputusan kepengurusan PSSI di bawah komando Djohar Arifin Husin yang makin keluar dari Statuta ataupun aturan PSSI lainnya.

Tetapi sepakbola Indonesia anomali dan tidak baik-baik saja. Mempercayakan pengelolaan sepakbola nasional kepada para pengurus yang ternyata terbukti tidak berdaya guna dan gagal. Mereka justru terkesan lebih ahli beradu opini di media massa ketimbang membuat sepakbola nasional bercitra positif. Belum lagi tontonan serial sinetron tentang perebutan kekuasaan nan tak kunjung usai.

Organisasi sepakbola memang sering disebut sebagai negara kecil. Tetapi demi apa sampai gontok-gontokan memperebutkan kepengurusan di sebuah organisasi bernama PSSI?

Sampai di sini, maaf, PSSI kabinet reformasi tak ubahnya KIB: melulu berlumur kegagalan. Sepakbola negeri ini bakal kian terbenam jika mereka yang kini mengendalikan gerak PSSI tak sudi membuka diri untuk segera sadar dan berbenah.

Atau memang saat ini Kabinet Johar dkk dibuat agak tidak normal. Anggap saja ini sebuah pertandingan vs Bakrie cs. Karena mungkin sesunguhnya dengan diurus oleh siapapun juga, sepakbola kita tak ke mana-mana. Kita bandingkan hasilnya. Mana yang lebih bagus; pengurus Arifin atau Bakrie ? Kita mungkin tak akan rugi apa-apa. Toh, sudah 20 tahun sepakbola nasional tak berprestasi. Tapi kita hanya ingin melihat kembali kejayaan merah putih kita, berjaya seperti masa lalu. dan sudah bosan melihat pertikaian di PSSI. (Totalfootballindonesia.Blogspot)